Muhammad Sholich Mubarok - BeningPost

Isu perombakan atau reshuffle yang menjadi buah bibir saat ini harusnya tak sekedar wacana atau teori yang semu belaka, yang hanya mampu menjadi headline pemberitaan media massa. Rencana penggeseran para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mau tidak mau harus dipaksakan realisasinya. Sebelum kepercayaan publik makin lama makin merosot karena publik sudah sangat jengah dengan suguhan kebohongan yang disajikan oleh Sang Presiden (ingat,Presiden. Bukan Pemimpin).

Kevalidan data tentang kepercayaan masyarakat terhadap duo ‘adem ayem’ Susilo Bambang Yudhoyono -Boediono, bisa dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menghasilkan angka kepercayaan sangat rendah sekali, hanya 37,7 % . Survei diambil selama kurang lebih lima hari pada rentang waktu tanggal  5-10 September dengan melibatkan 1.200 responden diseluruh provinsi melalui mekanisme wawancara face to face.

“Kepuasan publik pada pemerintah merosot. Ini adalah waktu yang pas (pemerintahan SBY-Boediono) untuk melakukan reshuffle,”ujar Adjie Alfarabi, peneliti LSI dalam paparan hasil survey bertema ‘Melorotnya Kepercayaan Publik atas Dua Tahun Kabinet SBY- Boediono’ dikantor LSI Menteng, Jakarta, kemarin (minggu, 18/9).

Kepercayaan itu terus menurun hingga mencapai persentase hingga belasan persen yakni 15 %. Tentu hukum kausalitas disini sangat berlaku. Ada sabab musyababnya kenapa kepercayaan publik dua tokoh itu berangsur-angsur turun. Ini tak lain tak bukan karena ketidakbecusan dan kemasabodohan SBY-Boediono menangani para menterinya yang banyak kesandung permasalahan hukum dan gemar jadi pemburu rente.

Seluruh skandal yang membelit kementerian mudah sekali dibaca dengan logika yang waras. Skandal yang melibatkan hubungan, tidak cukup tripartid, namun hingga yam-- enam dalam bahasa sansekerta partid—yang  menjadi password yakni Partai politik, Anggota DPR, Pejabat Kementrian, Menteri, Pengusaha serta besaran persentase sumber uang haram yang bernama suap.

Berikut Sembilan Menteri yang layak sekali untuk diganti dengan moralitas yang menyertai mereka, yang tentu saja jauh sekali dari kata beradab bahkan masalah kesehatan juga tak luput jadi perhatian:

1.       Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pernah memiliki kebijakan yang sangat dzalim , dengan enteng lidah dia memberikan keringanan masa hukuman alias remisi kepada para pelaku penggasak uang Negara.

2.       Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa diduga memiliki masalah keluarga, ia telah mudah melanggar komitmen dengan sang istri. Jika tak mampu mengurus urusan ‘dalam negeri’ bagaimana mungkin bisa memegang komitmen kepada masyarakat yang sama sekali tak punya hubungan istimewa layaknya seorang istri. Tidak cukup sampai disitu, dalam hal tugas Suharso sebagai menteri perumahan rakyat, Lembaga Survey Indonesia mencatat bahwa kekecawaan public begitu tinggi disebabkan mereka begitu kesulitan mendapatkan rumah yang dikategorikan layak huni.

3.        Kekecewaan publik juga diluncurkan kepada Menteri Pertanian yang dinilai tak amanah terhadap jabatan yang diembannya. Suswono bukan sosok yang  gesit merealisasikan harga bahan pokok yang terjangkau dengan kemampuan mereka bahkan cenderung ‘menyelamatkan’ ekonomi kapitalis.

4.       Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Endang Rahayu Sedyaningsih rupa-rupanya harus dimasukkan dalam daftar menteri yang perlu di-reshuffle. Bukan karena korupsi atau masalah keluarga. Endang dinilai tak layak menjalankan amanah (lagi) karena diisukan terkena penyakit kanker paru-paru.Isu yang paling gencar, Endang diangkat SBY menjadi Menteri Kesehatan karena dianggap dekat dengan negera adidaya Amerika. Lacurnya lagi, Endang tidak melewati prosedur kesehatan baku ketika sebelum menjabat Menteri Kesehatan.

5.       Tak jauh beda dengan Menteri Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar juga terkena penyakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit.Dia diduga menderita sakit jantung.
Bagaimana mau bekerja maksimal jika Menteri dalam keadaan sakit?

6.        ‘Dosa’ Menteri Energi dan Sumber Daya manusia Darwin Z Saleh diantaranya yaitu ia begitu mudah abai terhadap menurunnya produksi minyak, pengaturan Bahan Bakar Mesin subsidi yang tak jelas, subsidi energi yang semakin besar. Tidak cukup semakin sampai disitu program konversi BBM --yang berujung pada maraknya ledakan gas elpiji di masyarakat -- ke BBG merandek alias tidak jalan.

7.       Kasus Nazaruddin terkait suap Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang yang sampai saat ini masih dalam ‘proses’ hukum, mau tak mau menyeret nama Andi Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga. Pria berkumis tebal itu diduga menikmati bancakan duit haram. Dalam sebuah hasil survey yang dilakukan LSI, masyarakat yakin Andi Mallarangeng ikut andil dalam proyek yang sangat basah bagi seorang koruptor. Persentase penilaian publik terhadap Andi sebanyak 40,2 persen.

8.       Menteri Perhubungan Freddy Numberi banyak mengalami kecacatan dalam mengurusi apa yang diembannya. Masih teringat jelas, kecelakaan transportasi yang terjadi secara beruntun yakni kereta api di Banjar, Jawa Barat’ Kebakaran Kapal Penumpang Bermotor (KMP) Lautan Teduh di perairan Merak- Bakauheni pada awal tahun 2011. Bahkan dalam rentang waktu tiga bulan sejak tabrakan KA Logawa di Petarukan pada Oktober tahun kemarin, rentetan kecelakaan moda transportasi yang antimacet tersebut masih kerap terjadi.
Dan yang masih fresh from the oven adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di angkutan kota. Tak ubahnya fenomena gunung es, skandal kelamin itu banyak yang tak terpantau oleh kamera media, itu semua akibat moda transportasi , baik manajemen dan tartibnya,yang bisa dikatakan ‘bobrok’.

9.      Tak ubahnya bandit yang tak pernah ada jeranya melanggar hukum, pelaku korupsi dinegeri ini rasa-rasanya tak ada rasa kapok menggasak uang Negara. Tidak gampang memberantas korupsi yang dilakukan secara berjamaah seperti yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Muhaimin Iskandar sang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meski menyangkal, dinilai public terlibat dalam kasus suap program Percepatan dan pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal.Kegagalan yang tak terlupakan dari Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, dia lemah dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.Tragisnya kasus dipancungnya TKW Ruyati di Arab Saudi itu cukup jadi contoh.

Sayangnya, penegakan hukum seringkali tertumbuk pada formalitas bukti yang terkadang terbungkus rapi ditangan para ‘mafioso’. Jika SBY memang cerdas mengambil langkah untuk melengserkan para menteri yang ‘rendahan’, paling tidak itu bisa meminimalisir kebobrokan negeri ini, hingga publik bisa berkata lega, meminjam jargon penyanyi Syahrini, “Alhamdulillah yah, sesuatu banget”.