Ilustrasi | Konfrontasi.com

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan partainya adalah anak kandung reformasi. Di ulang tahun ke-16 Partai Demokrat, SBY tak ingin kesalahan masa lalu kembali menghadang kemajuan Indonesia.

Menurutnya, penyakit masa lalu adalah menyangkut pada kondisi politik, sosial, hukum dan ekonomi yang secara kumulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka, dan dikhawatirkan terus membayangi pemerintahan ke depan.

"Saat ini saya berpandangan bangsa Indonesia patut melakukan refleksi kesejarahannya. Mengapa? Tahun depan, tahun 2018, bulan Mei 2018 adalah genap 20 tahun reformasi kita," kata SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

SBY menambahkan, sebagai salah seorang pelaku sejarah, ia mengajak semua elemen masyarakat mengingat kembali mengapa negara yang kita cintai ini dulu mengalami krisis besar yang hampir saja menjadikan Indonesia sebagai negara gagal.

"Saya mengajak untuk menyegarkan kembali ingatan kita, masa lalu seperti apa yang kita alami dulu. Mengapa kita mengalami krisis dan kemudian apa yang jadi agenda reformasi dulu. Marilah kita simak bersama," ujarnya.

Presiden keenam ini mengungkapkan di masa silam pemerintah harus memilih, pilih ekonomi atau pilih demokrasi. "Sekarang negara mesti bisa menghadirkan kedua-duanya. Ekonomi kita makin kuat merata dan tak merusak lingkungan hidup. Namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi," ucapnya.

Di masa silam seolah pemerintah harus memilih, stabilitas politik dan keamanan atau kebebasan. Sekarang negara mesti bisa menjamin tegaknya stabilitas politik dan keamanan tanpa harus menghilangkan hak rakyat untuk dapat menyampaikan pandangan dan suaranya.

"Di masa silam rakyat diminta sabar dan mau menerima keadaan pembangunan yang belum merata, karena negara harus meningkatkan dulu pertumbuhan ekonominya," ujar SBY.

Di masa silam dalam kehidupan politik, aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN, sering tidak netral dan berpihak kepada penguasa dan partai politik tertentu. "Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu," katanya.

Di masa silam, pemilihan umum dan pilkada dinilai tidak fair dan tidak demokratis karena aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN berpihak alias tidak netral. Sekarang dalam pemilu dan pilkada, rakyat menghendaki semua aparat negara tidak digunakan untuk memenangkan partai politik atau pihak tertentu semata.

"Biarlah para kandidat dan partai politik berkompetisi secara sehat, fair dan demokratis," ucapnya.

Di masa silam, kemerdekaan pers sangat dikontrol bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa.

"Sekarang rakyat menghendaki pers dan media masa benar benar adil menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat," paparnya.

Di masa silam, penegakan hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan terkesan nuansa tebang pilihnya. Sekarang rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih serta bebas dari intervensi pihak manapun.

Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur sekarang.

"Rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel. Rakyat menginginkan kolusi bisnis politik yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat ditiadakan," tegasnya.

"Semua hal yang saya sampaikan tadi yang hakikatnya merupakan penyakit penyakit politik, sosial, hukum dan ekonomi yang diderita bangsa kita, yang secara komulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka, itulah yang membuat negara kita dulu mengalami krisis yang dahsyat. Karenanya reformasi yang transformasi yang kita lakukan sejak tahun 1998 itu tidak lain untuk menghilangkan dan mengenyahkan berbagai penyakit tadi," beber SBY.

Dengan kondisi tugas berat bagi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan penyakit tersebut.

"Ke depan, semua penyakit itu harus kita singkirkan dan jangan sampai masyarakat dan bangsa kita dihinggapi kembali. Memang tidak selalu mudah membuat Indonesia menjadi negara yang benar benar aman dan damai adil, demokratis dan sejahtera," paparnya.

SBY menegaskan semua pemimpin pemerintahan dan setiap generasi bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk membuat Indonesia makin baik. "Karenanya melalui mimbar ini saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya."