Republika Online

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemblokiran situs tidak semudah apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sebab, sekarang ada perusahaan yang khusus membuat situs dengan jumlah ratusan akun setiap harinya.

Sementara itu, khusus media online, menurut Fahri, pemerintah harus bisa mengecek keabsahan media tersebut, apakah terdaftar di dewan pers atau tidak.

"Orang sekarang gampang menciptakan media. Kalau dia pers, pasti dia ada administrasi yang kita kaitkan dengan undang-undang pers, dan dia berhadapan dengan rezim-rezim pers serta kode etik junalistik," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (9/1).

"Tapi kalau situs-situs itu nggak perlu dilawan, cukup memberikan informasi yang benar. Nah itu yang saya bilang pemerintah tidak pernah memberikan keterangan yang membuat yang lain itu hilang gitu loh," jelasnya.

Oleh karenanya, Fahri mengharapkan pemerintah segera menjawab keraguan tersebut. Pasalnya, kemajuan teknologi saat ini harus dikelola dengan baik, serta menerapkan sistem yang jelas agar semua pihak bisa mengerti aturannya.

"Karena ada dasarnya teknologi tidak mungkin lagi itu namanya blokir-blokir, sudah nggak mungkin. Kecuali kalau kita shutdown sistem kita, tapi kita punya satelit-satelit itu dari negara lain bisa dijamah oleh kita," ujarnya.

"Jadi prinsipnya begini, kebebasan publik adalah dinamika dan kebebasan publik itu sekarang tidak bisa dibendung apalagi di era sosial media. Ada perusahaan pekerjaannya ternak akun daripada ternak bebek," tutupnya.

(rr/TS)