kabarnesia.com

Akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan merombak kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membenarkan telah memanggil sejumlah menteri dalam beberapa hari terakhir secara khusus. Namun, Jokowi menolak menyebutkan, apakah perombakan akan dilakukan dalam dua hari terakhir. Diprediksi 10 menteri akan dicopot.

Menurut sumber dari Harian Terbit memperkirakan, Jokowi akan mengganti 10 menteri. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah Ferry M. Baldan.

Kemudian Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Marwan Djafar, dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.

Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo memperkirakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said bakal diganti. Rini perlu diganti lantaran menurutnya kerap mengambil kebijakan atau setidaknya mewacanakan program dan kebijakan untuk menjual sejumlah BUMN.

Selain itu, program pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menimbulkan kegaduhan karena proyek tersebut dinilai publik tak menguntungkan negara dan rakyat, selain dipandang tidak terlalu urgent.

Menurutnya, Sudirman Said perlu diganti karena kerap membuat kebijakan yang memberatkan rakyat seperti halnya kebijakan pungutan dana ketahanan energi yang sumber dana pungutannya mengambil dari rakyat. Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur kebijakan yang dibuat menteri ESDM tersebut.

“Tak hanya itu, kebijakan menteri ESDM cenderung menguntungkan Freeport. Misalnya, soal pembangunan Smelter di Papua, tetapi akhinya menteri ESDM tunduk kepada keinginan Freeport membangun Smelter di Gresik, Jawa Timur. Belum lagi soal keputusan Sudirman yang memberikan jaminan investasi jangka panjang kepada Freeport yang bisa dinilai sebagai sinyal perpanjangan izin eksplorasi pertambangan bagi Freeport," tegas Karyono belum lama ini.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio mengatakan, Kabinet Kerja perlu direshuffle agar presiden mendapatkan menteri yang konsisten dan berkomitmen terhadap nawacita. Dan semua menteri berpeluang untuk dicopot.

“Namun untuk menteri yang dicitrakan orangnya Jokowi dan disebut pro rakyat, maka mungkin lebih aman. Mereka adalah Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri perdagangan Thomas Lembong. Menteri ini posisinya aman,” kata Hendri Satrio dilansir Harian Terbit, Jumat (8/4).   

Hendri menyarankan sebaiknya Jokowi punya menteri yang semuanya orangnya. "Jokowi harus memiliki jajaran menteri yang konsisten dan berkomitmen terhadap nawacita," kata Hendri.

(rr/HY)