merdeka

Semenjak Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Februari lalu, persoalan Partai Demokrat tidak serta merta menghilang begitu saja. Demokrat masih menyimpan sisa-sisa persoalan yang sebenarnya belum terselesaikan. 

Sisa persoalan itu ialah terkait Demokrat yang terancam tidak akan bisa ikut pemilu karena sampai detik ini, Anas belum menyerahkan surat pengunduran dirinya baik sebagai ketua umum ataupun kader Demokrat.
 
Melalui perbincangan yang dilakukan BeningPost.com kepada salah satu pengamat politik dari Universitas Padjadjaran yaitu Deddy Jamaluddin Malik, ia mengatakan, “Itu menunjukkan sebetulnya persoalan di Demokrat belum selesai, setelah Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka, internalnya masih menyimpan sisa persoalan,” ungkapnya, Kamis (7/3).
 
Ia juga menyatakan bahwa secara de facto Anas memang sudah mengundurkan diri, tapi secara de jure juga harus tertulis untuk keperluan lembaga-lembaga terkait dalam misalnya pemilu, KPU. Memang harus ada surat formal. Menurut Deddy, surat formal yang belum diserahkan oleh Anas itu, menunjukkan bahwa Anas sekarang sedang ‘melawan’.
 
Jika majelis tinggi tetap ngotot pelaksana tugas dan disetujui oleh KPU, Deddy mengira persoalannya akan menjadi besar. KPU akan menjadi bulan-bulanan, karena ini soal trust kepada KPU yang pemilu kemarin pun KPU itu kan dilanda oleh distrust, karena intervensi-intervensi partai. 
 
“Kalau itu sekarang dihadapi lagi oleh KPU, maka saya kira kepercayaan partai-partai terhadap KPU itu menjadi sangat berkurang. Tapi saya percaya lah, KPU punya integritas, jadi sebaiknya saklek saja dan bagaimana caranya Demokrat harus KLB, itu pilihannya.“ imbuh Deddy.
 
Ia menambahkan, “Jangan sampai mengorbankan partai lain dan mengorbankan KPU sendiri. Akan menimbulkan kegaduhan, jadi pertama partai akan menyerang Demokrat, lalu juga menyerang KPU. Dan ini menjadi makin tidak bagus bagi Demokrat.”
 
Terkait penilaian publik mengenai SBY sebagai presiden yang kerap mengesampingkan kepentingan rakyat dan terlalu banyak mengurusi partai, Deddy menyatakan opini itu tidak keliru bahwa pertama ada kesan muncul persepsi publik bahwa SBY itu bukan presiden sekarang, tapi pimpinan sebuah partai politik yang dilanda persoalan. 
 
Deddy juga berpendapat langkah-langkah yang dilakukan SBY pun menimbulkan masalah baru, jadi bukannya menyelesaikan masalah satu kemudian berkonsolidasi, tapi yang terjadi ketika menyelesaikan masalah yang satu, muncul beberapa masalah yang lain. 
 
“Jadi sebenarnya kalau SBY dulu itu membiarkan aja dulu, tidak membuat pidato agar Anas fokus pada kasus, mungkin persoalannya tidak seperti ini. Sebetulnya yang membuat Demokrat turun itu bukan karena Anas saja, tapi juga karena kinerja kabinet dan presiden, akhirnya kan seperti ini,” tukas Deddy.
 
Menyinggung partai besar pertama yang gagal ikut pemilu, Deddy berkomentar, “Saya kira Demokrat akan melakukan langkah-langkah yang cepat misalnya KLB, itu minimal terselamatkan saat pencalegan. Tapi dugaan kita di 2014 itu, menurut saya yang paling babak belur itu Demokrat.“
 
 
(msm)