www.satuharapan.com

Politisi PDIP Pramono Anung menegaskan partainya hanya memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle kabinet kerja. Sebagai partai pengusung Jokowi, PDIP tidak berhak memaksakan reshuffle, termasuk menyiapkan nama calon menteri.

"Sistem kita presidensial, kewenangan ada pada presiden. Apa perlu ada reshuffle atau tidak, itu kewenangan presiden dan wapres. Kami sebagai pengusung, kita beri masukan bukan memaksakan reshuffle termasuk siapkan nama," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).

Pramono mengakui partainya kerap berdiskusi dengan presiden. "Kita persilakan presiden dan wapres perlu atau tidak lakukan perubahan itu. Diskusi iya, selalu tertutup," ungkapnya.

Terkait adanya rumor namanya masuk dalam bursa Seskab ataupun Mensesneg dalam reshuffle, Pramono enggan banyak berspekulasi.

"Saya masih anggota DPR. Sebagai politisi senior, saya ingin beri contoh ke teman-teman baru. Absen rajin, paripurna hadir. Saya masih anggota DPR," ujarnya.

(rr/Skl)