kompas.com

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi hal itu hanya baru berupa pelarangan rapat instansi pemerintah di hotel dan kewajiban penyediana makanan tradisional.

“Banyak pemilih muda menantikan realisasi revolusi mental,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fahri Hamzah, Jumat (19/12).

DPR akan mengawasi kinerja pemerintah. Bahkan, hal itu akan dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP)

“Kritik dan pengawasan pada pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya. (am)