www.intriknews.com

Kebijakan konyol menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pegawai BUMN memakai jilbab panjang menuai kecaman dari ormas Islam di Jawa Timur. Salah satunya, dari Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jatim.

Bahkan, Ketua PW NU Jatim, KH. Hasan Mutawakkil secara terang-terangan menuding Menteri BUMN Rini Soemarno tidak Pancasilais.

"Dia tidak Pancasilais karena dalam konsensus bangsa Indonesia melalui Pancasila dikatakan adanya kesepakatan bermasyarakat untuk hidup bersama berdampingan tanpa mencabut hak agama masyarakat sesuai agamanya masing-masing," ungkap pria yang juga pengasuh Pondok Pesantren Zaenul Hasan Genggong Probolinggo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/12).

Hasan mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN tersebut mengada-ada dan tidak relevan dari sisi profesionalisme.

"Tak ada kaitannya kinerja seorang karyawati dengan jilbab. Di negara manapun seorang karyawati namun kerjanya bagus," sambungnya.

Ketika dikonfirmasi bentuk konkret dari kecaman tersebut, Hasan Mutawakkil mengatakan PW NU Jatim akan menyurati semua pimpinan di DPR RI dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi atas pelarangan tersebut.

"Larangan itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap manusia bebas berekspresi dan menjalankan ajaran agamanya dalam sehari-harinya. Kami akan minta DPR RI bersama fraksinya untuk mendesak Menteri BUMN menghapus larangan itu karena telah menodai agama Islam," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan kebijakan konyol tentang larangan pegawai BUMN menggunakan jilbab panjang.

Ada beberapa kebijakan yang dirasa konyol diantaranya dilarang gendut, tidak bau badan dan tidak bau mulut dan latah. Selain itu kebijakan lainnya adalah melarang jilbab panjang dan memperbolehkan tato asal tidak terlihat. Larangan ini mendapat komentar beragam dari netizen ketika pemilik akun @estiningsihdwi memposting kriteria rekrutmen PNS di Kementerian BUMN.

 

(rr/Skl)