pemilu.asia.com

Komisi VI DPR meminta pemerintah memberi penjelasan soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara rinci. Hal yang dimaksud seperti penjelasan asumsi-asumsi makro yang mendasari keputusan menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan Pemerintah untuk menanggulangi tingginya inflasi, naiknya harga komoditas, dan menurunnya daya beli masyarakat,” kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Jumat (21/11).

Pemerintah diminta tidak memindahkan beban fiskal Pemerintah menjadi beban rakyat atau memaksa rakyat untuk berkorban, Hal ini sesuai Pasal 20A UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014. (am)