simomot.com

Pemilihan jaksa agung dari partai parpol akan sibuk dengan proses politik.

Koalisi Pemantau Peradilan menilai jaksa agung (jagung) berlatarbelakang partai politik (parpol) tidak netral. Hal ini berakibat tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Kami berharap berharap, Jaksa Agung dipilih dari pekerja profesional dan dari hukum,” kata Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mewakili Koalisi Pemantau Peradilan, Jumat (21/11).

Pemilihan jagung dari partai parpol akan sibuk dengan proses politik. Ini akan menimbulkan kemunduran hukum di Indonesia. “Ini sama saja dengan rezim sebelumnya,” jelasnya.

Jaksa HM Prasetyo selama berkarier di Kejaksaan Agung dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada hukum. Apalagi, kasus-kasus yang ditangani tidak banyak mendahulukan kepentingan rakyat. (am)