www.solopos.com

Mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengungkapkan penentuan susunan kabinet oleh Jokowi telah mencapai 99% dan akan segera diumumkan. "Relatif 99 persen sudah selesai," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut dia, Jokowi saat ini sedang menunggu balasan atas surat meminta pertimbangan yang diajukan kepada DPR. Hal itu, ujar Andi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut, "Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan: "Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima."

Sementara Ayat (3) menyebutkan: "Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan."

Andi mengatakan, presiden menulis surat ke DPR sebagai bagian dari etika hubungan kelembagaan. "Pengumumannya mempertimbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang dikirimkan ke DPR," ujarnya.

Menurut dia, tenggatnya tujuh hari kerja setelah surat presiden diterima DPR adalah Rabu mendatang (29/10).

Andi juga mengemukakan, bila proses di DPR belum selesai, presiden akan melakukan komunikasi politik dengan jajaran kepemimpinan DPR.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Prof Tjipta Lesmana dalam wawancara dengan TV One Kamis pagi mengatakan, Jokowi terlalu banyak bermain drama, terkait pembatalan pengumuman nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK pada Rabu kemarin. Apalagi, pengumuman itu direncanakan dilakukan di Terminal III, Dermaga 303, Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara.

"Jokowi jangan banyak drama. Seluruh negara di dunia mengumumkan kabinetnya di Istana Negara," kata Tjipta.

Tjipta menilai, Jokowi kesulitan sendiri menyusun kabinetnya, karena terlalu banyak melibatkan pihak yang tidak ada urusannya. Selain itu, Jokowi juga terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, yang mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi.

"Makin lama diumumkan, trust kepada Jokowi makin melorot. Rakyat dan pasar sudah menunggu," kata Tjipta.

 

(rr/Ast)