nasional.kompas.com

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Zulfan Lindan mengkritik rencana Presiden Joko Widodo, yang akan mengakomodir politikus Partai Persatuan Pembangunan masuk dalam kabinetnya.

Menurutnya, PPP seharusnya tidak memaksakan diri untuk mendapatkan kursi menteri. Apalagi partai berlambang Kabah ini disebut mendapat jatah kursi Menteri Agama. Salah satu alasannya, PPP tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi-JK dalam pertarungan Pilpres 2014 melawan Prabowo-Hatta.

"PPP masuk Koalisi Indonesia Hebat saat ini, tapi mereka juga harus ikhlas untuk tidak masuk kabinet," tukas Zulfan dalam dialog yang diadakan salah satu TV Swasta, Kamis (23/10).

Lebih dari itu Zulfan mengharapkan hak prerogatif presiden benar-benar dipegang oleh Jokowi, bukan partai politik yang berada di belakangnya. Sebab posisi menteri haruslah diisi oleh orang yang bisa dipercaya bisa bekerja sama dengan presiden.

"Yang kita tuntut sebenarnya diberi independensi kepada presiden untuk menyusun kabinet. Kabinet kerja kan harus diisi figur yang dikenal baik seorang presiden," kata dia.

Zulfan mengharapkan Jokowi tidak membentuk kabinet kompromistik ala Pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono yang menurutnya tidak bekerja optimal selama lima tahun pemerintahan berjalan.

"Bukan orang titipan, boleh saja parpol mengajukan orang tapi orang itu punya kualifikasi yang jelas. Kabinet masa lalu adalah kabinet kompromistik, ini saya lihat tidak optimal kerjanya," cetus dia.

(rr/Mtrtv)