www.beritasatu.com

Susunan kabinet Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dikhawatirkan akan berpotensi menjadi anti klimak bagi hubungan presiden dengan para relawan. Sikap relawan Jokowi bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan jika susunan menteri kabinet Jokowi-JK tidak sesuai dengan harapannya.

Demikian disampaikan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (21/10).

“Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi,” ujar Indro Tjahyono.

Kekecewaan juga bertambah ketika muncul banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat. Termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi – JK, tetapi tiba-tiba ingin nangkring di jajaran kabinet.

Belum juga habis kekecewaan tentang gagalnya pembentukan kabinet ahli, Jokowi-JK ternyata juga “ramah” terhadap beberapa orang yang ditengarai sebagai jaringan mafia yang membegal perekonomian negara.

"Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditolerir terus," kata Indro.

Menurut Indro, kekecewaan seperti ini pernah terjadi pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada 2004 lalu. Kekecewaan tersebut berlanjut menjadi trauma politik yang menyudutkan SBY sebagai seorang pecundang sampai ia lengser dari kekuasaannya.

SBY yang pragmatis dengan membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) para partai politik pendukungnya dan membiarkan mereka melakukan bancakan Anggaran Negara, membuktikan SBY hanya menjalankan adagium power for the sake of power alias mengejar kekuasaan semata.

Kecenderungan semacam ini, lanjut Indro, juga diindikasikan bagaimana presiden Jokowi menyusun kabinetnya. Walaupun mungkin tidak ada transaksi dengan hitung-hitungan yang bersifat kongkret, tetapi mengajak semua partai politik ikut dalam kabinet merupakan bentuk dari transaksi virtual.

“Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan. Tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat,” ujar Indro yang juga koordinator PPFD (People Power Front for Democracy).

"Kekuasaan itu bisa menjadi amanat, tetapi juga bisa mendatangkan laknat kalau dijalankan dengan sewenang-wenang," cetus Indro.

 

(rr/Skln)