Politik dinasti dalam kepemimpinan partai politik merupakan fenomena yang lumrah di sejumlah negara Asia. Dalam politik dinasti, keluarga pendiri partai politik biasanya menjadi ‘penguasa’ partai secara turun temurun. Dalam sebagian besar kasus, mereka juga menjadi pemimpin di pemerintahan.
Di Pakistan, misalnya, dinasti Bhutto menjadi penguasa Pakistan People’s Party (PPP) sejak partai ini didirikan pada 1967 oleh Zulfikar Ali Bhutto, sampai akhirnya kepemimpinan saat ini ada ditangan Bilawal Bhutto Zardari, cucu Ali Bhutto yang baru berusia 26 tahun. Ali Bhutto menjadi presiden Pakistan pada 1971-1973, sebelum dikudeta dan dihukum mati oleh Jend. Muhammad Zia-ul-Haq. Anak dan menantu, Benazir Bhutto dan Asif Ali Zardari, berhasil memenangkan kursi perdana menteri dan presiden sepeninggal Ali Bhutto.
Di India, Partai Kongres hampir tidak pernah lepas dari genggaman keluarga Bapak Kemerdekaan India, Jawaharlal Nehru, dari tahun 1951 hingga saat ini. Jabatan tertinggi di pemerintahan juga kerap dipegang oleh keluarga Nehru. Selain Jawaharlal Nehru sendiri yang menjadi perdana menteri pertama dari Partai Kongres, Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi juga tercatat sebagai anak dan cucu Nehru yang menjadi perdana menteri India—yang keduanya tewas karena pembunuhan bermotif politik. Saat ini kepemimpinan Partai Kongres dipegang oleh Sonia Gandhi, janda Rajiv Gandhi, bersama anak laki-lakinya, Rahul Gandhi.
Di Indonesia, PDIP menjadi partai terbesar yang masih menjalankan praktek politik dinasti. Meski sempat dipimpin oleh orang-orang di luar trah Soekarno, reinkarnasi dari PDI partai hasil fusi partai yang didirikan presiden RI pertama Ir. Soekarno, PNI, dengan Partai Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik tersebut sejak tahun 1993 dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, anak tertua Soekarno.
Apakah politik dinasti bisa langgeng? Sejarah menunjukkan tidak ada yang abadi, termasuk dalam dunia politik. Keberlanjutkan politik dinasti umumnya terkendala oleh faktor suksesi kepemimpinan dan ideologi.
Dalam kasus Pakistan, kegagalan PPP dalam pemilu 11 Mei 2013—PPP hanya mampu meraih 31 kursi dari total 272 kursi yang diperebutkan di parlemen—membuat peran keluarga Bhutto di PPP mulai dipertanyakan. Pejabat senior PPP, Naheed Khan, misalnya menyebut Bilawal dan ayahnya Asif Ali Zardari bertanggung jawab atas kemunduran PPP yang menurutnya secara ideologi sudah menyimpang dari ajaran Ali Bhutto. Naheed juga dikutip The Nation menyebut PPP ‘bukan milik pribadi [keluarga Bhutto]’.
Hal yang lebih dramatis terjadi di Partai Kongres. Hasil pemilu yang diumumkan pada 16 Mei lalu menunjukkan partai keluarga Nehru-Gandhi ini hanya meraih 44 kursi dari 453 kursi di parlemen atau 19.3% dari total kursi, yang merupakan peroleh kursi terburuk sejak partai tersebut didirikan 128 tahun lalu. Sejumlah pihak menyalahkan Sonia dan Rahul Gandhi atas hasil pemilu yang sangat buruk tersebut, sehingga memaksa Sonia dan Rahul mengajukan surat pengunduran diri dari kursi pimpinan Partai Kongres—yang kemudian ditolak oleh Komite Kerja Partai Kongres.
Kekalahan Partai Kongres di Pemilu Mei 2014 sudah diramalkan sejak jauh hari. Salah satu alasannya adalah brand Nehru-Gandhi sudah tidak laku lagi. Mayoritas pemilih di India lahir setelah era PM Indira Gandhi yang kharismatis. Ketokohan Jawaharlal Nehru dalam sejarah kemerdekaan India juga sudah mulai terlupakan. Pakar sejarah dan penulis esai India Ramachandra Guha dalam tulisannya yang berjudul ‘Congress beyond dynasty’ di The Times of India mengatakan, “yang dibutuhkan (dan layak dimiliki) India saat ini adalah Partai Kongres yang membuang jauh-jauh suksesi [kepemimpinan partai] dengan sistem dinasti.”
Bagaimana dengan PDIP? Kalau dilihat, hasil-hasil pemilu sejak pemilu demokratis pertama pada 1999 hingga saati ini, perolehan suara PDIP cenderung menurun. Perolehan pada pemilu 2014 naik 4.92% dari pemilu 2009 karena adanya sumbangan dari ‘Jokowi Effect’.
Pemilu Perolehan Suara
1999 33.74%
2004 18.53%
2009 14.03%
2014 18.95%
Hasil di atas bisa memberi gambaran bahwa brand Soekarno saat ini sudah tidak terlalu menjual lagi. Hal ini bisa dipahami karena bagi para pemilih muda, Soekarno dan ajaran Soekarnoisme saat ini adalah sesuatu yang abstrak.
Dalam situasi seperti ini, kualitas kepemimpinan partai menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika Taufik Kiemas masih ada, kelemahan kepemimpinan Megawati masih bisa ‘ditambal’ oleh campur tangan suaminya itu. Tapi saat ini, ketika Puan Maharani masih ‘mentah’ dalam hal kepemimpinan dan kemampuan berpolitik, Megawati sangat tergantung pada pengurus teras DPP PDIP seperti Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Effendi Simbolon dan Hasto Kristiyanto.
Posisi Megawati seperti sekarang juga memberi kesempatan kepada pengurus teras PDIP untuk membuat agenda mereka sendiri, antara lain dengan mencari ‘darah segar’ baru di luar trah Soekarno guna menaikan elektabilitas partai. Untuk kepentingan inilah Jokowi memiliki arti penting.
Yang menjadi masalah adalah masuknya Jokowi juga diikuti dengan masuknya orang-orang seperti Luhut Panjaitan, Hendropriyono dan orang-orang lain di belakang Jokowi yang bisa berkolaborasi dengan pengurus partai untuk membuat agenda-agenda baru di masa depan, termasuk ‘demokratisasi’ atau ‘de-Soekarnoisasi’ PDIP jika Jokowi-JK menang dalam pemilu 9 Juli nanti.
Megawati dan Puan serta orang-orang yang loyal terhadap trah Soekarno mungkin masih berkeyakinan bahwa Jokowi akan bersikap sebagai mana layaknya ‘petugas partai’ yang akan selalu meminta restu Megawati untuk setiap keputusan penting yang diambilnya. Tapi dengan adanya JK, Surya Paloh, Hendropriyono, Wiranto dll, di pemerintahan, hal ini rasanya mustahil.
Jadi yang nantinya akan terjadi mungkin bukan Jokowi yang menjadi ‘boneka’ Megawati, tapi Megawati dan Puan yang menjadi Ketua Umum dan pejabat teras PDIP ‘boneka’, yang akan diatur-atur dan dipertahankan sampai PDIP bisa sustainable dan siap memiliki pimpinan yang tidak menyandang brand Soekarno.
Ini bukan hal yang mustahil karena Partai Golkar sudah membuktikan bahwa partai sekular modern tidak membutuhkan politik dinasti dan pergantian kepemimpinan—yang kadang-kadang diikuti dengan hengkangnya sejumlah pejabat teras partai—hampir tidak mempengaruhi elektabilitas.
Bagaimana jika Jokowi-JK kalah di 9 Juli? Ini mungkin baik bagi trah Soekarno karena dengan PDIP menjadi oposisi, Megawati memiliki waktu untuk ‘bersih-bersih’ di partai dan memastikan hanya para loyalis Soekarno yang menjadi pejabat teras. Dia juga bisa menempa Puan Maharani agar bisa memiliki perpaduan kharisma Megawati dan ketegasan memimpin Taufik Kiemas untuk menjadi trah Soekarno berikutnya yang memimpin PDIP pasca Megawati!
Posted: 03/07/2014 10:49:49 WIB